RUMITNYA MEMBANGUN WILAYAH : Mimpi malam yang logis

Kata sebagian orang, membangun suatu wilayah itu mudah. Apa susahnya melakukan kajian kebutuhan di setiap sub wilayah kemudian mengumpulkannya dan memasukkannya dalam skala prioritas kemudian mengeksekusi programnya.

"Mari kita bicara skala kabupaten/kota !". 

Sebagian orang tersebut kemudian melanjutkan "khayalannya". 

"Seorang Bupati/Walikota hanya cukup memberdayakan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk kemudian menjalankan program-program sesuai Visi Misinya. Selesai!".

Sebagian lain berkata tentang konsep triple helix. Yaitu melaksanakan pembangunan dengan memadukan peran antara pemerintah, swasta dan akademisi. 

Pemerintah sebagai pemrakarsa, swasta sebagai mitra serta akademisi sebagai suplier data auntentik agar pembangunan dapat terarah, merata dan berkeadilan.

••••

Semudah itu kah?

Sedikit berkisah. Tetiba kisah menarik masuk kedalam mimpi saya semalam. Oleh Bupati Bandawasa Provinsi Nusa Tenggara Utara (NTU), saya ditunjuk sebagai penasehat utama. 

Kabupaten Bandawasa ini sangat terbelakang, sejak 30 tahun mekar dari Kabupaten Monakwira, wilayah ini tak kunjung maju.

Hingga saat ini belum keluar dari daftar Kabupaten/Kota yang tertinggal dan terbelakang sesuai dengan Keputusan Yang Mulia Raja Timor Lesti.

•••••

Saya berfikir bahwa akar permasalahan terbelakangnya daerah ini tidak hanya dari satu sudut, namun dari multiperspektif.

Dengan wewenang yang besar dan kewajiban loyalitas para Kepala OPD kepada saya, maka kemudian saya memanggil Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) nya. 

Bertanya dan mengajaknya berdiskusi. Saya penasaran bagaimana sudut pandangnya melihat persoalan ini. 

Dalam diskusi yang cukup menarik itu, saya mendapatkan banyak informasi yang dapat membuat mata terbelalak apalagi jika didengar oleh sebagian orang atau kelompok semi akademisi seperti yang saya urai di atas tadi.

Kok bisa?

"Begini kaks". Kepala Bappeda memulai dengan sapaan akrab di daerah kami.

"Kaks tau toh, kita punya APBD dalam setahun itu mendekati angka 1 Triliun!"

"Adapun sumber keuangan dari berbagai macam, yaitu : Otonomi Khusus (Otsus), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU)".

"Separuh APBD itu sumbernya dari Otsus dan DAK".

"Otsus dan DAK itu dialokasikan ke daerah kita berikut dengan program-programnya. Kita di-remot kaks! Tidak bisa berinovasi dan berkreasi lebih. Kecuali dengan PAD dan DAU".

"PAD kita sedikit kaks, DAU yang kita punya itu juga mencapai angka 500 Miliar!". Urat lehernya menegang, saya fikir itu tanda begitu semangatnya menjelaskan.

Saya coba menyela "Diks, itu angka fantastis toh! Kenapa tidak bisa buat program inovatif yang lebih sensitif pada kesejahteraan rakyat kah?".

"Benar kaks, sangat fantastis. Tapi tau kah kaks, dari 500 Miliar itu kita dapat berbuat leluasa hanya dengan dana 5 Miliar?". Urat lehernya hampir putus (saya rasa).

"Tentu kaks penasaran, kok bisa?Jawabnya bisa kaks!" Dia bertanya dan menjawab sendiri.

"Saya urai : Pegawai Kerajaan di Daerah kita jumlahnya mencapai ± 5000 orang. Untuk gaji dan tunjangan mereka semua kita harus alokasikan 300 Milar kaks!"

"Ada lagi belanja rutin. Disana termasuk biaya pemeliharaan bangunan, kendaraan, perjalanan dinas, alat tulis kertas (ATK), pengadaan, penggandaan, biaya listrik dan air sampai 155 Miliar kaks!". Suaranya hampir serak sambil sesekali menyeruput kopi.

"Diks! Woles saja. Rileks, ambil nafas dalam-dalam, seruput lagi kopinya!" Saya menyela agar urat lehernya tidak jadi putus untuk menjelaskan sisa 45 M nya lagi.

"Kakakku ! Dari 45 Miliar itu, 30 Miliar untuk Pokok fikiran yang mulia anggota DPRD Bandawasa".

"Sisa 15 Milar kaks! Itupun 10 Miliarnya untuk jatah bandit kaks!" Pungkasnya.

"Bandit, maksudmu?"

"@#&$+#-@&#)#/_($-@)@/@/ kaks!". Bisiknya sambil toleh kiri kanan, takut kalau-kalau ada yang rekam percakapan kami. Maklumlah, banyak mata-mata bahkan tembokpun kini mampu berbicara.

"Oh oke Diks! Ya, ya. Saya faham!". Jawabku pura-pura mengerti. Padahal bisa saja dikaji sejauhmana resiko jika tidak kasih jatah bandit sebanyak itu. Saya yakin resiko tersebut berbanding lurus dengan frekuensi "dosa" para elit Bandawasa.

Lanjut nalarku berbicara dalam hati. 

Begitu juga Pegawai Kerajaan sebanyak 5000an itu, lebih separuh anggaran untuk mereka. Belum bicara kinerja.

Begitu pula dengan Pokir Anggota Dewan Yang Mulia. Berarti harus bicara singkronisasi program. Permasalahan pokok bisa saja ada dalam komunikasi yang belum efektif dan selaras antara eksekutif dan legislatif.

Tapi sekali lagi, tidak semudah dan sebercanda itu juga kawan. Mereka punya aspirasi di daerah pemilihan (Dapil) sendiri. Singkron atau tidaknya dengan program kabupaten Bandawasa, ya itu urusan lain dong!

Disinilah titik kompleks dan rumitnya persoalan yang dihadapi satu dari 400an Kabupaten yang ada di wilayah Kerajaan Timor Lesti itu.

••••.

Diskusi yang berakhir sampai 03.15 WKB (Waktu Kerjaan Bagian Barat) dini hari itupun usai setelah saya memberi kode mulut ditutup sambil menguap.

"Terima kasih Diks! Ini saya anggap prolog ya. Kita perlu diskusi banyak yang sarat solusi logis dan terukur nantinya. Referensimu ini cukup menggelikan ! Banyak kosakata baru saya dapat!" 

Kami pun sama-sama meninggalkan teras rumah sambil salaman ala Covid-19.

Betapa rumit, kompleks dan penuh tantangan dalam upaya membangun wilayah ini. Benar-benar tidak semudah obrolan elit politik papan atas di ILC, tidak segampang teori dan rumusan para doktor dan profesor di kursi akademisi, tidak pula seringan obrolan bebas tetua-tetua dan millenials di sudut-sudut warung kopi.

Azan subuh pun berlumandang. Saya kemudian terbangun, berdo'a kemudian membayangkan mimpi tadi dan bergumam "Apa iya?".

Kutabaharu, 15 September 2020

🖋️ Fauzan Hidayat